EnforceA

13/10/2026

12/10/2026

12/10/2026

🌐 Transaksi Digital Luar Negeri Kena PPN? Kenali SPP-TDLN!

Mulai 25 September 2026, mekanisme baru pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri resmi berlaku melalui PMK 49/2026.

🏦 Ada 6 pihak yang ditunjuk sebagai pemungut: BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan LinkAja.

⚠️ Ingat, ini bukan pajak baru, melainkan mekanisme baru pemungutan PPN!

📌 Pelaku bisnis digital, saatnya evaluasi payment flow, data transaksi, dan alur pemungutan pajak bisnis Anda.

📩 Diskusikan kebutuhan perpajakan bisnis Anda bersama Konsultan Pajak enforceA!

11/10/2026

🚨 PPN Transaksi Digital Luar Negeri Resmi Berjalan!

Mulai 25 September 2026, sistem SPP-TDLN diterapkan untuk pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang dikonsumsi di Indonesia dan belum dipungut melalui PPN PMSE.

🏦 Pada tahap awal, 5 bank dan 1 fintech ditunjuk sebagai pemungut: BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan LinkAja.

📌 Ini mekanisme baru pemungutan PPN, bukan pajak baru! Pelaku bisnis digital perlu memperhatikan alur pembayaran, data transaksi, dan pemungutan pajak.

📩 Diskusikan kebutuhan perpajakan bisnis Anda bersama Konsultan Pajak enforceA!

10/10/2026

🚨 Jualan di Marketplace, Pajaknya Sudah Dipotong?

Lewat PMK 37/2025, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 pedagang online dengan tarif 0,5% dari omzet bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

⚠️ Bukan pajak baru, tetapi mekanisme pemungutan yang perlu dipahami pedagang online!

Pastikan omzet marketplace, pembukuan, bukti pemungutan, dan pelaporan SPT Anda sudah sesuai. 📊

📩 Bingung menghitung dan merekonsiliasi pajak toko online? Konsultasikan bersama Konsultan Pajak enforceA!

09/10/2026

🚨 Pengawasan Pajak 2027, Siapa yang Jadi Target DJP?

Ada 3 kelompok Wajib Pajak yang perlu lebih waspada:
1️⃣ Wajib Pajak Grup
2️⃣ Wajib Pajak dengan transaksi hubungan istimewa
3️⃣ Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen

👀 Pengawasan tak hanya soal pelaporan SPT. Data pihak ketiga, transaksi, dan konsistensi informasi juga perlu diperhatikan.

📌 Mulai lakukan Tax Health Check, review transaksi afiliasi, dan lengkapi dokumentasi pajak Anda!

📩 Konsultasikan bersama Konsultan Pajak enforceA.

09/10/2026

[RESMI] PPh Pasal 22 Pedagang Online Berlaku

Lewat PMK 37/2025, pemerintah telah menunjuk 4 (empat) marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 Pedagang Online, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Tarif PPh Pasal 22 Pedagang Online ini adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto atas tiap transaksi, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Adanya pemungutan pajak ini mengundang reaksi banyak pihak, terutama para pedagang online. DJP menegaskan bahwa ini bukan pajak baru, melainkan hanya mekanisme baru atas pajak yang sudah ada.

Sebagai pihak yang dipungut, pedagang online perlu memahami ketentuan ini beserta dampaknya terhadap bisnis. Aspek settlement, pembukuan, bukti pemungutan, dan pelaporan SPT perlu mendapat perhatian khusus serta dilakukan rekonsiliasi secara berkala.

Pemungutan yang dilakukan oleh marketplace ini membuat data transaksi semakin penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Untuk pedagang online: sudahkah Anda melakukan rekonsiliasi omzet marketplace dan pelaporan pajak? Diskusikan bersama enforceA permasalahan pajak yang Anda temui!